MYANMAR/BURMA: Negara tetangga Myanmar jugalah yang akan mendapatkan keuntungan dari transformasi politik di Myanmar
UNTUK PUBLIKASI SEGERA
26 September 2007
AHRC-OL-033-2007-ID
Sebuah surat terbuka untuk para pemimpin ASEAN, China, dan India oleh Asian Human Rights Commission
MYANMAR/BURMA: Negara tetangga Myanmar jugalah yang akan mendapatkan keuntungan dari transformasi politik di Myanmar
Kepada yang terhormat para Kepala Negara,
Asian Human Rights Commission (AHRC) menuliskan surat ini mengenai rangkaian insiden dramatis yang begitu cepat terjadi dan memperburuk keadaan di Myanmar pada beberapa minggu terakhir, yang mana Anda tentu paham betul.
Banyak orang di berbagai belahan dunia ini mempercayai bahwa negara tetangga Myanmar bertanggung jawab atas masih bertahannya pemerintahan diktator militer, yang mana hal tersebut tidak akan terjadi seandainya bagi negara-negara ASEAN, China dan India, mereka tidak tetap mempertahankan keadaan seperti ini selama dua dekade terakhir.
Tidak perduli benar atau salah, pernyataan di atas menunjuk pada peran penting bahwa negara Anda akan bersama-sama melihat Myanmar menuju masa depan yang baru dan lebih baik.
AHRC memandang penting bahwa sebenarnya kepentingan negara tetangga Myanmar jugalah untuk membantu Myanmar melewati transformasi politik yang sedang berlangsung, dan inilah saat yang tepat untuk melakukannya.
Rakyat di seluruh bagian Myanmar saat ini mengalami kehidupan yang buruk dan jelas sangat lapar. Putra terbaik mereka telah pergi ke luar negeri atau sedang mengendarai taksi dan melakukan pekerjaan yang aneh di tengah-tengah kota mereka. Para petani mampu menghasilkan produksi yang lebih besar dari apa yang mereka mampu hasilkan sekarang. Tata kelola administrasi yang buruk dan korupsi telah merusak industri yang begitu menjanjikan. Sumber daya alam yang begitu melimpah sedang dikelola dengan tidak tepat. Kelompok bersenjata banyak berada di lokasi-lokasi perbatasan daerah dan konflik internal sepertinya tidak akan menemui titik akhir.
Hal-hal yang disebutkan di atas tidak hanya membebani negara bersangkutan untuk berkembang lebih baik, tetapi juga membebani negara-negara tetangga. Tidak banyak yang dijual dan tidak banyak pula yang dibeli. Hal itu juga yang menjadi sumber dari munculnya jutaan pengungsi dan bahaya laten konflik di perbatasan-perbatasan. Hal tersebut meninggalkan lubang besar, tidak produktif dan tidak kreatif, tidak untuk sesuatu yang potensial, tetapi lebih untuk pemerintah yang tidak berkompeten dan represi tanpa tujuan.
Dus, tidak ada keuntungan apapun yang dapat diperoleh oleh negara-negara tetangga atas situasi yang masih berlangsung seperti saat ini. Semuanya akan mendapat keuntungan dari perubahan politik. Dan tidak ada yang perlu ditakuti. Apapun kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah di Burma, kekuatan ekonomi dan politik India, China, dan ASEAN akan menjamin keberlangsungan kerjasama dan hubungan baik dengan negara tetangga. Dan jika Anda berkontribusi terhadap perubahan yang demikian, hal tersebut juga akan menciptakan hubungan baik yang berkepanjangan, terutama pada saat bersejarah seperti sekarang.
Ketika surat ini sedang ditulis, penembakan telah dimulai di jalan-jalan utama di Yangon. Waktu begitu menjadi sesuatu yang sangat berharga kini. Asian Human Rights Commission meminta Anda untuk segera melakukan apapun dalam kerangka kewenangan Anda baik secara unilateral dan multilateral, guna mencegah kekerasan di Myanmar dan untuk menyaksikan negara tersebut melewati babak baru yang akan menguntungkan rakyat negara yang bersangkutan, rakyat Anda, dan lebih jauh lagi. Harap jangan ragu.
Hormat saya,
Basil Fernando
Direktur Eksekutif
Asian Human Rights Commission, Hong Kong
Penerima surat:
1. Bpk. Hu Jintao, Presiden, Republik Rakyat China
2. Dr. Manmohan Singh, Perdana Menteri, Republik India
3. Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Brunei Darussalam
4. Bpk. Hun Sen, Perdana Menteri, Kerajaan Cambodia
5. Bpk.Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden, Republik Indonesia
6. Bpk. Bouasone Bouphavanh, Perdana Menteri, Republik Demokratik Rakyat Laos
7. Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri, Federasi Malaysia
8. Ibu Gloria Macapagal Arroyo, Presiden, Republik Filippina
9. Bpk.Lee Hsien Loong, Perdana Menteri, Republik Singapura
10. Jenderal Surayud Chulanont, Perdana Menteri Ad Interim, Kerajaan Thailand
11. Bpk. Nguyen Tan Dung, Perdana Menteri, Republik Sosialis Vietnam
# # #
Tentang AHRC: Asian Human Rights Commission adalah sebuah organisasi non pemerintah yang melakukan pemantauan dan lobi-lobi terhadap isu-isu HAM di Asia. Organisasi yang bermarkas di Hong Kong ini didirikan pada tahun 1984.
